Kegiatan Rembuk Stunting Nagari Guguak Sarai pada hari Rabu, 20 Mei 2026. Acara ini difasilitasi oleh Pendamping Desa Kecamatan IX Koto Sungai Lasi.
Rembuk Stunting adalah forum musyawarah atau diskusi terarah (Focus Group Discussion) yang digelar sebagai langkah penting dalam percepatan pencegahan dan penurunan angka stunting di suatu wilayah, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/kota.
Secara sederhana, forum ini mempertemukan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi data, dan menyusun strategi nyata agar penanganan anak yang mengalami gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis ini bisa tepat sasaran.
Tujuan Utama Rembuk Stunting
Membangun Komitmen Bersama: Menggalang sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan warga agar sama-sama peduli dan bergerak.
Merumuskan Rencana Aksi: Menyusun program kerja yang spesifik seperti kelas ibu hamil, pemberian makanan tambahan (PMT) lokal, atau edukasi pola asuh.
Memastikan Alokasi Anggaran: Khusus di tingkat desa, rembuk ini menjadi wadah untuk memprioritaskan pemanfaatan Dana Desa demi mendukung program kesehatan dan gizi masyarakat.
Siapa Saja yang Terlibat?
Penanganan stunting membutuhkan kerja sama lintas sektor, sehingga forum ini biasanya dihadiri oleh:
Pemerintah Wilayah: Kepala Desa/Lurah, Camat, atau jajaran Pemerintah Daerah.
Tim Kesehatan: Bidan desa, petugas Puskesmas, dan penyuluh KB.
Kader Lapangan: Kader Posyandu dan Kader Pembangunan Manusia (KPM).
Unsur Masyarakat: Tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan pemuda (Karang Taruna), hingga perwakilan guru PAUD/TK.
Kelompok Sasaran yang Dibahas
Merujuk pada program prioritas nasional, intervensi penanganan difokuskan pada 5 kelompok kritis, yaitu:
Remaja putri (pencegahan anemia sejak dini).
Calon pengantin (memastikan kesiapan fisik dan kesehatan sebelum menikah).
Ibu hamil (terutama pemantauan ibu hamil dengan Kurang Energi Kronis/KEK).
Ibu menyusui.
Anak usia 0–59 bulan (balita).
Forum ini biasanya menjadi agenda wajib (Pra-Musyawarah Desa) sebelum menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa untuk tahun berikutnya, memastikan pembangunan tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada investasi kualitas sumber daya manusia masa depan.
Komentar
Posting Komentar